AMMSI Soroti Efisiensi Program MBG Saat Libur Sekolah, Minta BGN Tertibkan Dapur Tak Resmi

Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) mendukung penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah karena dinilai meningkatkan efisiensi anggaran dan memperbaiki tata kelola program. Organisasi itu juga meminta Badan Gizi Nasional menertibkan dapur MBG yang beroperasi di luar mekanisme resmi guna mencegah pemborosan anggaran, penyimpangan, dan menjaga efektivitas program.

MADURA FM - Kebijakan penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah mendapat dukungan dari kalangan mitra pelaksana. Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) menilai langkah yang diambil Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola program sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.

Penghentian sementara distribusi MBG selama periode liburan sekolah tertuang dalam Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Periode Hari Libur dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.

Ketua Umum AMMSI Rizky Herdianto mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Menurutnya, penyesuaian operasional saat peserta didik tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar menjadi bagian dari upaya menjaga efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kebijakan meliburkan operasional MBG pada periode hari libur sekolah merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat tata kelola program sekaligus meningkatkan efisiensi APBN," ujar Rizky.

Ia menjelaskan, evaluasi selama masa penghentian sementara dapat membantu pemerintah memastikan program berjalan lebih terukur dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi elemen penting yang harus terus diperkuat dalam implementasi MBG di berbagai daerah.

Di sisi lain, AMMSI juga menyoroti keberadaan sejumlah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga beroperasi di luar mekanisme resmi pemerintah. Organisasi tersebut meminta pemerintah melakukan pengawasan lebih ketat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan baru.

"Kami menolak dengan keras apabila dapur-dapur baru yang bermunculan di luar mekanisme resmi, terutama dapur-dapur yang didaftarkan dari proses jual beli titik yang melanggar hukum, padahal portal pendaftaran resmi sudah lama ditutup, tetap dipaksakan beroperasi sehingga terjadi surplus dapur yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara," kata Rizky.

Menurut dia, keberadaan dapur yang tidak melalui prosedur resmi berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam tata kelola program. Kondisi tersebut juga dikhawatirkan memicu pemborosan anggaran serta mengurangi efektivitas distribusi manfaat kepada masyarakat yang menjadi sasaran program.

Karena itu, AMMSI mendorong BGN bersama pemangku kepentingan terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG, khususnya di wilayah yang dinilai telah melebihi kebutuhan layanan atau kuota yang tersedia.

Rizky menegaskan program MBG harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Sebagai wadah yang menaungi mitra pelaksana MBG di berbagai daerah, AMMSI menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Organisasi tersebut menilai efisiensi anggaran dan pengawasan harus berjalan beriringan demi menjaga keberlanjutan program prioritas pemerintah tersebut.

"Efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang kuat. Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik ilegal, termasuk keberadaan dapur yang beroperasi di luar mekanisme resmi," tegas Rizky.