Pemerintah Resmi Hentikan Latihan Militer Manajer Kopdes, Evaluasi Menyeluruh Dilakukan Usai Lima Peserta Meninggal

Pemerintah menghentikan sementara latihan dasar militer bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih setelah lima peserta meninggal dunia. Kementerian Pertahanan menyatakan evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap metode pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan sistem pengawasan. Meski latihan militer dihentikan, program peningkatan kompetensi manajemen koperasi tetap dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih aman dan sesuai kebutuhan.

MADURA FM - Pemerintah resmi menghentikan pelaksanaan latihan dasar militer (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menyusul meninggalnya lima peserta selama program berlangsung. Keputusan tersebut diambil sebagai langkah evaluasi menyeluruh terhadap metode pelatihan yang sebelumnya menjadi syarat pembentukan karakter para calon pengelola koperasi.

Penghentian latihan diumumkan setelah muncul sorotan dari berbagai pihak, mulai dari anggota DPR, Komnas HAM hingga kalangan akademisi yang mempertanyakan relevansi pelatihan semi-militer bagi peserta yang dipersiapkan untuk mengelola koperasi desa. Pemerintah pun memastikan seluruh rangkaian pelatihan fisik dihentikan sementara sembari menunggu hasil evaluasi menyeluruh.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan evaluasi dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, seluruh aspek pelaksanaan pelatihan akan ditinjau, termasuk materi, intensitas kegiatan, hingga mekanisme pemeriksaan kesehatan peserta.

"Kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan latihan dasar kemiliteran ini," kata Ketut dalam keterangannya pada Sabtu (27/6).

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa latihan dasar militer diberikan bukan untuk membentuk calon manajer koperasi menjadi prajurit, melainkan sebagai bagian dari pembentukan karakter kepemimpinan, disiplin, integritas, serta kemampuan bekerja di bawah tekanan.

"Latihan bela negara dan manajerial ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerja sama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat," ujar Ketut.

Ia juga menegaskan bahwa tujuan utama pelatihan bukan meningkatkan kemampuan tempur peserta.

"Penekanannya bukan pada kemampuan fisik, melainkan pada pembentukan mental, karakter, tanggung jawab, daya juang, kerja sama, dan kemampuan memecahkan masalah," katanya.

Meski demikian, meninggalnya lima peserta memicu kritik terhadap konsep pelatihan tersebut. Sejumlah anggota DPR meminta pemerintah menghentikan sementara program latsarmil karena dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas seorang manajer koperasi.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai peningkatan kompetensi calon pengelola koperasi tetap diperlukan, namun pendekatannya harus disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan mereka.

"Pelatihan manajemen koperasi harus tetap berjalan karena sangat dibutuhkan. Namun latihan dasar kemiliteran yang justru merenggut nyawa peserta sudah saatnya dihentikan dan diganti dengan metode pembinaan yang lebih relevan dengan tugas mereka," ujar TB Hasanuddin.

Desakan serupa juga datang dari Komisi I DPR melalui Oleh Soleh. Ia meminta pemerintah menjadikan keselamatan peserta sebagai prioritas utama sebelum melanjutkan program pelatihan.

"Jangan anggap enteng nyawa manusia yang meninggal. Karena itu saya mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan latsarmil," katanya.

Selain DPR, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut meminta pemerintah menghentikan sementara program tersebut sambil menunggu investigasi penyebab meninggalnya para peserta. Komnas HAM menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar hak atas keselamatan peserta tetap terlindungi selama mengikuti program pemerintah.

Pemerintah memastikan evaluasi tidak hanya menyangkut metode latihan, tetapi juga prosedur pemeriksaan kesehatan, pemetaan kemampuan fisik peserta, hingga sistem pengawasan selama pelatihan berlangsung. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar penentuan model pembinaan bagi calon manajer Kopdes Merah Putih ke depan.

Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sendiri merupakan salah satu skema pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah. Meski latihan dasar militer dihentikan sementara, pemerintah menegaskan proses penyiapan kompetensi manajemen koperasi tetap akan dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih aman dan sesuai kebutuhan jabatan.