Dinsos Sumenep Gandeng NU dan Muhammadiyah untuk Percepat Pemenuhan Siswa Sekolah Rakyat

Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinsos P3A rencanakan gandeng NU dan Muhammadiyah untuk mempercepat pemenuhan kuota siswa Program Sekolah Rakyat Terintegrasi. Hingga kini baru terdaftar 38 siswa, terdiri dari 5 siswa SD dan 33 siswa SMP. Kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan mampu meningkatkan sosialisasi dan menjaring lebih banyak peserta dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

MADURA FM – Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat guna mendukung keberhasilan Program Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT). Salah satu langkah yang disiapkan adalah menggandeng organisasi keagamaan besar, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, untuk membantu sosialisasi sekaligus menjaring calon peserta didik (16/6).

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep, Abd Rahman Riadi, mengatakan keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar informasi mengenai Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya keluarga miskin dan miskin ekstrem yang menjadi sasaran program.

Menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami konsep, tujuan, serta manfaat yang ditawarkan Sekolah Rakyat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jumlah pendaftar hingga saat ini.

“Dengan kolaborasi yang lebih luas, kami optimistis target pemenuhan siswa Sekolah Rakyat dapat segera tercapai,” ujarnya.

Selain organisasi keagamaan, Dinsos P3A juga akan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memperkuat sosialisasi di tingkat akar rumput.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat kebutuhan peserta didik masih cukup besar. Berdasarkan data terbaru, jumlah calon siswa yang telah terdaftar baru mencapai 38 orang. Rinciannya, lima siswa jenjang sekolah dasar (SD) dan 33 siswa jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

Di sisi lain, Koordinator PKH Kabupaten Sumenep, Hairullah, mengungkapkan bahwa proses penjaringan siswa selama ini masih banyak bergantung pada pendamping PKH. Ia berharap seluruh elemen pemerintahan dapat ikut mengambil peran agar target yang ditetapkan pemerintah dapat segera tercapai.

“Update terakhir, siswa SD baru lima orang dan SMP 33 orang. Padahal masing-masing jenjang membutuhkan 30 siswa,” katanya.

Hairullah menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah menggelar rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat pemenuhan kuota siswa. Namun, implementasi hasil rapat tersebut dinilai belum terlihat secara signifikan di lapangan.

“Belum ada tindak lanjut yang nyata. Akhirnya pendamping PKH yang masih berjibaku sendiri mencari calon siswa,” ungkapnya.

Meski demikian, ia optimistis target peserta didik masih dapat terpenuhi apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama melakukan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kalau semua pihak bergerak, target kuota siswa tentu akan lebih cepat terpenuhi,” tegas Hairullah.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Karena itu, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan bersama agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran utama.