DKPP Sumenep Percepat Modernisasi Pertanian, Hand Tractor Segera Disalurkan ke Kelompok Tani

Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui DKPP mempercepat pengadaan puluhan hand tractor senilai Rp1,9 miliar untuk disalurkan kepada kelompok tani pada 2026. Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi pengolahan lahan dan produktivitas pertanian. DPRD Sumenep juga meminta proses pengadaan dan distribusi dilakukan tepat waktu, transparan, serta tepat sasaran agar bantuan benar-benar dimanfaatkan petani.

MADURA FM - Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mendorong modernisasi sektor pertanian dengan mempercepat pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), puluhan hand tractor akan disalurkan kepada kelompok tani sebagai upaya meningkatkan efisiensi pengolahan lahan sekaligus mendukung produktivitas pertanian.

Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp1,9 miliar yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Inaproc, pengadaan dibagi ke dalam dua paket pekerjaan dengan nilai Rp525 juta dan Rp1,452 miliar.

Kepala DKPP Kabupaten Sumenep, Chainur Rasyid, mengatakan proses pengadaan kini memasuki tahap e-katalog. Pihaknya menargetkan seluruh tahapan dapat segera rampung agar bantuan bisa langsung diterima kelompok tani yang telah memenuhi persyaratan.

“Proses pengadaan saat ini sudah berjalan. Kami berharap pelaksanaannya bisa segera selesai sehingga bantuan dapat langsung disalurkan kepada kelompok tani yang telah mengusulkan,” ujar Chainur.

Pria yang akrab disapa Inung itu menjelaskan, bantuan hand tractor berasal dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang disusun berdasarkan usulan masyarakat saat agenda reses. Menurutnya, kebutuhan alsintan di tingkat petani terus meningkat karena mampu mempercepat proses pengolahan lahan dan mengurangi biaya operasional pertanian.

Ia menambahkan, mekanisasi pertanian menjadi salah satu langkah yang terus didorong pemerintah daerah agar hasil produksi petani semakin meningkat di tengah tantangan sektor pertanian yang semakin kompleks.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, berharap proses pengadaan tidak mengalami keterlambatan sehingga manfaat bantuan dapat segera dirasakan petani.

“Bantuan ini lahir dari aspirasi masyarakat yang kami terima saat reses. Karena itu kami berharap realisasinya tidak berlarut-larut agar manfaatnya segera dirasakan petani,” katanya.

Selain percepatan realisasi, Juhari juga meminta DKPP menjaga transparansi selama proses pengadaan hingga distribusi bantuan. Ia menilai pengawasan menjadi faktor penting agar alsintan benar-benar diterima kelompok tani yang aktif dan dimanfaatkan sesuai tujuan program.

“Kami ingin bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan oleh kelompok tani yang aktif. Jangan sampai alsintan hanya menjadi aset yang tidak digunakan secara maksimal. Pengawasan harus diperketat mulai dari proses pengadaan hingga penyaluran,” tegasnya.

Menurut Juhari, sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian masyarakat Sumenep. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah tidak cukup hanya melalui bantuan alat, tetapi juga perlu diikuti penyediaan sarana produksi, pendampingan, dan program pemberdayaan yang berkelanjutan.

“Petani membutuhkan dukungan nyata, baik berupa alat pertanian, sarana produksi maupun pendampingan. Karena itu program seperti ini harus terus diperkuat dan dilaksanakan secara transparan serta akuntabel,” pungkasnya.