Tiga Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Raih Pengakuan Dunia, Bukti Reformasi Birokrasi Makin Diakui

Tiga inovasi pelayanan publik Indonesia meraih pengakuan pada ajang United Nations Public Service Awards 2026. Inovasi Berdaya Srikandi dari Pemerintah Kota Parepare meraih penghargaan Winner, sementara Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan satu inovasi lainnya memperoleh Honourable Mention. Menteri Rini Widyantini menyebut prestasi ini membuktikan reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik Indonesia semakin diakui di tingkat global.

MADURA FM - Upaya Indonesia memperkuat kualitas pelayanan publik kembali mendapat pengakuan di tingkat internasional. Tiga inovasi yang dikembangkan pemerintah pusat dan daerah berhasil mengharumkan nama Indonesia pada ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2026, penghargaan bergengsi yang diberikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada praktik terbaik pelayanan publik di berbagai negara.

Prestasi tersebut menjadi indikator bahwa berbagai transformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah mulai menunjukkan hasil di mata dunia. Dari tiga inovasi yang diakui PBB, satu berhasil meraih penghargaan utama (Winner), sementara dua lainnya memperoleh predikat Honourable Mention pada kategori yang berbeda.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan capaian tersebut merupakan buah dari komitmen berbagai instansi pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang semakin inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Pengakuan ini membuktikan bahwa inovasi pelayanan publik Indonesia mampu bersaing di tingkat global dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Rini.

Penghargaan tertinggi atau Winner diraih inovasi Berdaya Srikandi dari Pemerintah Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada kategori Gender-responsive Public Services. Program tersebut dinilai berhasil menghadirkan layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan melalui pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Sementara itu, dua inovasi Indonesia lainnya memperoleh predikat Honourable Mention. Salah satunya adalah Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Inovasi tersebut mendapat apresiasi pada kategori Transparent and Accountable Public Institutions to Achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) karena dinilai mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Indonesia.

Satu penghargaan kehormatan lainnya diberikan kepada inovasi pelayanan publik Indonesia pada kategori berbeda yang dinilai mampu memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memperluas akses layanan kepada masyarakat. Capaian tersebut semakin mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif mendorong reformasi birokrasi melalui inovasi berbasis kebutuhan publik.

Menurut Rini, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan yang terus mengembangkan solusi inovatif di sektor pelayanan publik.

"Ini adalah hasil kerja keras seluruh pihak yang terus berinovasi agar pelayanan publik semakin berkualitas, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat," katanya.

Kementerian PANRB sebelumnya memang telah melakukan proses seleksi dan pendampingan terhadap berbagai inovasi terbaik nasional sebelum diajukan mewakili Indonesia pada ajang UNPSA. Proses tersebut dilakukan agar inovasi yang dikirim memenuhi standar internasional, baik dari sisi keberlanjutan, dampak sosial, maupun peluang untuk direplikasi di negara lain.

Keikutsertaan Indonesia dalam UNPSA juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperlihatkan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada penyederhanaan administrasi, tetapi juga menghasilkan layanan yang lebih cepat, transparan, inklusif, dan berbasis teknologi.

Raihan penghargaan pada ajang internasional tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk terus menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah juga menilai keberhasilan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu menghadirkan praktik pelayanan publik berkualitas dan diakui oleh komunitas internasional.