Pertamina Tegaskan Penyaluran Pertalite Tetap Normal, Isu Pembatasan Rp50 Ribu per Kendaraan Dipastikan Hoaks

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan isu pembatasan pembelian Pertalite maksimal Rp50 ribu per kendaraan adalah hoaks. Penyaluran dan distribusi Pertalite di seluruh SPBU tetap normal tanpa kebijakan baru. Pertamina terus memantau stok BBM secara real time, sementara Pemkab Pamekasan menyatakan belum ada informasi resmi terkait pembatasan tersebut.

MADURA FM - PT Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada perubahan kebijakan terkait pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di seluruh SPBU. Penegasan itu disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial yang menyebut pembelian Pertalite akan dibatasi maksimal Rp50 ribu untuk setiap kendaraan.

Kabar tersebut sempat memicu kebingungan di tengah masyarakat, terutama pengguna Pertalite yang menjadikan BBM subsidi sebagai kebutuhan utama mobilitas sehari-hari. Isu itu juga muncul setelah harga Pertamax mengalami penyesuaian, yang disebut-sebut mendorong sebagian konsumen beralih ke Pertalite.

Meski konsumsi Pertalite mengalami peningkatan, Pertamina menegaskan bahwa distribusi BBM subsidi masih berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada pembatasan baru sebagaimana yang ramai diperbincangkan.

Area Manager Communication, Relations and CSR PT Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan maupun mekanisme pembelian Pertalite.

“Sampai saat ini penyaluran normal. Artinya tidak ada pembatasan pembelian seperti yang diisukan,” tegas Ahad.

Ia menjelaskan, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok BBM di setiap SPBU guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pengawasan dilakukan melalui sistem terintegrasi yang memungkinkan ketersediaan BBM terpantau secara real time.

“Kami terus memantau secara sistem ketersediaan di masing-masing SPBU,” ujarnya.

Senada dengan itu, Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga menyatakan belum menerima informasi resmi terkait adanya pembatasan pembelian Pertalite. Hingga saat ini, tidak terdapat regulasi maupun kebijakan baru yang mengatur pembatasan nominal pembelian BBM subsidi tersebut.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, Bachtiar Effendi, menegaskan bahwa informasi yang beredar di masyarakat belum dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh aturan resmi dari pemerintah maupun Pertamina.

“Terkait hal ini belum ada informasi resmi,” katanya.

Dengan adanya klarifikasi dari Pertamina dan pemerintah daerah, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga juga disarankan memperoleh informasi dari sumber resmi agar tidak terpengaruh isu yang dapat menimbulkan keresahan.

Pertamina memastikan distribusi Pertalite tetap berjalan normal dan stok BBM dalam kondisi aman, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan seperti biasa di seluruh SPBU yang beroperasi.